MENUJU BPS YANG BERKUALITAS

A.    Latar Belakang

Salah satu ciri menonjol dalam cara kerja pemerintahan modern ialah pemakaian banyak data statistik dan indikator ekonomi dalam menyusun rencana dan kebijakan pembangunan. Demikian ucap Emil Salim, Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Manakala segenap aparat statistik sedang terpusat menghadapi proses reformasi dan perubahan perstatistikan di Indonesia, pertanyaannya adalah data statistik mana yang dipakai ?

Kalaupun data BPS terpakai, apakah kita berani menjamin data tersebut berkualitas?  Dari sebelum data tersebut jadi data, mulai metodologi sampai dengan pemeriksaan dan pengawasan adakah jaminan kualitasnya? Karena bahkan ketika data sudah menjadi data pun tetap ada intervensi dari luar, angka ramalan produktifitas padi contohnya.

Melihat kondisi BPS sekarang, sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Gedung kantor BPS membanggakan, kendaraan untuk KSK sudah semakin baik, SDM meningkat dengan banyak sarjana di semua lini, one man one PC dan laptop KSK semakin meningkatkan kualitas SDM BPS, ada lagi yang kurang? Kesejahteraan juga sudah lumayan meningkat apalagi dengan  adanya remunerasi di depan mata. Satu lagi yang perlu dilihat adalah output BPS yaitu data. Apakah sudah berkualitas?

Masalah utama yang saat ini dihadapi oleh BPS adalah kualitas data. Berulang kali di berbagai media yang berbeda, data strategis BPS dikritisi, berulangkali pula tanpa lelah BPS menjelaskan dengan runut dan runtun di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Sampai kapankah data kita akan di sangsikan kebenarannya. Mengapa data yang dalam proses pelaksanaannya dipersiapkan dengan seksama tetap menjadi batu ganjalan dalam pemanfaatannya?

Dari seksi sosial ada deadline sakernas, dari seksi produksi ada ubinan, belum lagi dari distribusi sudah harus masuk laporan Harga-harga ditambah lagi dengan adanya pendataan yang bukan rutin seperti PIPA atau PSPK. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Hal ini wajar sebagai akibat dari adanya berbagai kegiatan statistik yang saling berkaitan dan sambung menyambung. Tak jarang, lebih dari satu jenis kegiatan statistik harus diselenggarakan pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, Sebanyak apapun pekerjaan yang dibebankan kepada kita pasti selesai. Inilah hebatnya aparat BPS  yang bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan tugasnya. Namun sekali lagi kualitas datanya?

Kadang-kadang ketika sedang terpepet waktu dari pengawas ataupun subjek matter memerintahkan untuk segera melaporkan pekerjaannya, “Yang penting pekerjaan masuk” demikian perintahnya. Dan hal inilah yang menjadi senjata bagi petugas untuk tidak melakukan pendataan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan hasil pendataan lambat laun akan turun kualitasnya, dan parahnya menjadi kebiasaan pencacah disaat tidak kepepet waktu. Bekerja asal-asalan yang penting responden didatangi dengan wawancara minim dianggap hal yang lumrah. Dengan kata lain perbuatan yang menyalahi prosedur ini ibarat seorang pencandu rokok. Tahu bahwa rokok bisa merusak paru-paru namun tetap saja dilakukan. Baru sadar ketika sakit sudah mengancam jiwanya.

Pengawasan dan pemeriksaan pendataan seharusnya dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sehingga segala macam kesulitan di lapangan akan terselesaikan dengan cepat tidak tertunda-tunda. Jadwal pelaksanaan pendataan kalau tidak dipatuhi dari mulai jajaran pengawas sampai pencacah akan mengakibatkan terbengkalainya pendataan yang lainnya. Pengawas harus memiliki pemahaman bahwa sebagai pimpinan harus ahli manajemen, pemberi arah dan bimbingan bukan hanya memberikan petunjuk dan harus jadi contoh bagi bawahannya.

Hal lainnya adalah kurangnya komunikasi pengawas atau subjek matter dengan bawahan mengakibatkan pekerjaan jadi banyak terbengkalai. Waktu penyelesaian suatu pekerjaan akan lebih lama dan kebersamaan juga akan berkurang.

Akibat lain dari tidak dipatuhinya jadwal pelaksanaan adalah dokumen hasil survei akan menumpuk di pemeriksaan dan pengolahan. Akhirnya karena tidak mau menjadi kambing hitam dari tidak selasainya pendataan tepat waktu maka berbagai “eksekusi”pun dilakukan agar pengolahan data dapat segera selesai tanpa konfirmasi ulang dengan pemeriksa dan pencacah. Organisasi tak jauh dari tubuh manusia, satu tidak berfungsi akan mengakibatkan ketidaksempurnaan. Semua harus menunjukkan partisipasinya untuk saling mendukung. Satu saja tak berfungsi, maka organisasi itupun tak sempurna.

 

Sangsi atau hukuman juga perlu untuk dilaksanakan, sepanjang aturan tersebut dapat dilaksanakan dan berlaku untuk semua, bukan hanya untuk bawahan. Orang beranggapan biar saja toh tidak akan ditegur atau diberi sangsi. Pelanggar tidak dididik cara memperbaiki sehingga pelanggaran akan berulang kembali. Sebab lain, pembuat aturan tidak mempelajari terlebih dahulu apakah aturannya bisa dilaksanakan atau tidak, logis atau tidak. Kalau tidak bisa dan logis tidak menjadi masalah, tapi kalau tidak, biar dihukum apapun aturan tetap tinggal aturan yang tidak dapat diterapkan. Kalau ini terjadi dan sering maka timbul penurunan kewibawaan pejabat yang mensyahkan aturan tersebut selanjutnya aturan itu akan dilupakan orang tanpa perlu dicabut lagi.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas data adalah responden survei itu sendiri. Sudah menjadi perbincangan umum bahwa pendataan BPS sekarang lebih sulit, dikarenakan responden selalu mengaitkan dengan akan adanya bantuan sebagai imbas dari pendataan tersebut. Akibatnya petugas menjadi sulit untuk mendapatkan data yang sebenarnya karena responden cenderung untuk menjawab dengan merendahkan jawabannya dengan maksud agar mendapat bantuan. Kalaupun akhirnya responden menerima penjelasan petugas bahwa pendataan tersebut tidak akan berhubungan dengan bantuan, maka dia akan menjawab dengan asal-asalan dikarenakan tidak ada untungnya untuk responden tersebut, apalagi bagi responden yang terkena sampel terus menerus.

Terkadang juga responden tidak paham dengan statistik ataupun paham namun merasa tidak punya kewajiban untuk menjawab kuesioner dari BPS. Sosialisasi tentang pentingnya statistik tidak segencar sosialisasi KB. Padahal pemerintah lebih memilih data BPS daripada data KB, Ironisnya di media cetak maupun elektronik iklan-iklan KB banyak dimuat sedangkan iklan dari BPS minim sekali.

Dalam pendataan ke perusahaan juga perlu dipertimbangkan lagi dalam pelaksanaannya. Beberapa survei yang berasal dari sesama BPS tapi unit kerja lain ada yang respondennya sama dengan petugas berbeda. Tidak profesional menurut pandangan perusahaan. Padahal salah satu nilai inti BPS adalah profesional dengan menekankan efektif dan efisiennya pekerjaan. Akhirnya perusahaanpun sedikit kesal dan tentunya berimbas dalam pengisian kuesioner dari BPS yang larinya tentu saja ke kualitas data itu sendiri.

 Sebenarnya kelemahan dari sisi responden masih bisa dieliminir apabila pencacah dan pengawas bekerja dengan baik. Kita diajarkan penggalian data yang maksimal, diajarkan pula tatacara mewawancarai responden dengan baik dan benar. Karena di setiap buku pedoman survei yang disampaikan dalam pelatihan survei ditekankan tentang hal tersebut. Namun bila semangat untuk mendapatkan data yang berkualitas dari responden tidak ada, yang ada adalah “yang penting pekerjaan selesai” sudah menjadi pedoman dalam melaksanakan pendataan, maka kelemahan dari sisi responden ini juga tidak dapat diatasi.

Lemahnya kesadaran kita terhadap permasalahan kualitas data karena adanya anggapan yang penting tugas telah selesai dikerjakan sesuai dengan target yang dibebankan. Perilaku kurang terpuji masih ada dan dilakukan oleh para oknum petugas yang belum menghayati dengan sungguh-sungguh bahwa data yang dihasilkan BPS akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Akankah kita menunggu sampai akhirnya kredibilitas BPS dipertanyakan publik? Masih terbuka pintu untuk berbuat lebih baik lagi bagi petugas dan pengawas lapangan untuk memperbaiki sikap dengan langkah konkrit melaksanakan pendataan pendataan dengan lebih etis dan bermoral agar kelak visi BPS sebagai pelopor penyedia data statistik terpercaya untuk semua dapat terwujud.

B.     Pengelolaan terpadu untuk pemerataan beban kerja

Salah satu cara lain untuk meningkatkan kualitas data adalah dengan memberikan Intensive atau perangsang kepada pegawai yang bentuknya bisa bermacam-macam. Kenaikan gaji berkala, naik pangkat, kesempatan belajar, bonus akhir tahun dan lain-lain. Biasanya yang demikian sangat menyenangkan terutama golongan bawah.

Tapi yang tampaknya juga merupakan prinsip hakiki, bahwa perangsang tak hanya berupa materiil saja. Keinginan bekerja secara nyaman suasana kerja yang menyenangkan, hubungan antar karyawan yang akrab dan lain-lain tampaknya juga diinginkan.

Suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan akan tercipta bila aturan berlaku untuk semua, tidak hanya untuk bawahan atau sebaliknya hanya untuk atasan. Hal ini akan menghasilkan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan sehingga tercipta kinerja yang baik.

Semua pegawai mendapatkan kewajiban yang sama dalam hal kedisiplinan masuk kerja, semua pegawai mendapatkan beban kerja yang sama dalam satu level, dan juga adanya kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tidak meratanya beban kegiatan antar wilayah kerja baik antar seksi maupun antar kecamatan akan membuat kecemburuan di antara pegawai bila tidak ditangani dengan baik. Pegawai dengan beban kerja sedikit akan berpenghasilan tidak jauh berbeda dengan pegawai dengan beban kerja yang banyak. Padahal yang berbeban pekerjaan banyak pontang-panting menyelesaikan pekerjaan dan yang berbeban sedikit akan sedikit lebih santai.

Ada kalanya selama sehari atau beberapa hari pegawai memiliki beban kerja ringan seterusnya beban kerja berat. Demikian juga pembagian kerja yang tidak merata antar pegawai yang mengakibatkan ada yang sibuk dan ada yang santai. Menyebabkan kecemburuan sosial karena biasanya berimbas dengan imbalan yang didapat. Terkadang waktu – waktu itu digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan kantor seperti facebook yang tak terkendali, bermain game dan lain-lain. sehingga akan menyebabkan ketidakharmonisan karena di waktu yang sama pegawai yang lain sedang jatuh bangun menyelesaikan tugasnya.

Sudah sepatutnya kita bekerja di atas nilai-nilai inti BPS, yang salah satunya adalah profesional. Artinya diwajibkan untuk menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Artinya, bila kita sedang tidak diberi tugas dari atasan, bukan berarti lantas bertopang dagu dan berhenti kerja. Bukankah kita masih banyak belajar , bukankah kita bisa menciptakan terobosan baru untuk mendukung kelancaran tugas kita. Mengapa tidak kita manfaatkan kesempatan yang baik untuk mengupgrade diri kita atau menghasilkan sesuatu yang berharga untuk institusi tempat kita bekerja. Apalagi sudah ada himbauan bahwa semua pegawai harus menjadi menduduki jabatan fungsional.

Dari semua paparan diatas, penulis hanya dapat mengulas mengenai pemerataan beban kerja. Kurang seimbangnya beban kerja antar pegawai dan antar waktu menyebabkan nilai inti BPS yaitu profesional, integritas, dan amanah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada nilai efektif dan efisien pada profesional, ada nilai konsisten dan terbuka pada integritas, dan ada nilai adil dalam amanah. Semuanya sejalan dengan ide untuk pemerataan beban kerja pegawai.

Untuk itu diperlukan sebuah penyeimbangan pekerjaan melalui suatu sistim yang dapat diterima oleh semua pihak. Ide utamanya adalah semua pegawai mendapat kesempatan sama dalam bekerja dengan cara meratakan pekerjaan ke semua pegawai. Sehingga masing-masing pegawai mendapat jatah pekerjaan yang sama dan dapat dilaksanakan sehingga kesenjangan yang dikhawatirkan dapat diminimalkan. Apabila seorang pegawai tidak dapat melaksanakan semua pekerjaan yang dibebankannya, tentunya akan berimbas kepada tunjangan yang akan didapat, namun yang terpenting semua sudah diberikan kesempatan yang sama.

Pemerataan pekerjaan memang sudah sedikit dilaksanakan di lingkungan BPS, bisa dilihat dengan adanya staf neraca yang melaksanakan pencacahan sakernas dan sebagainya. Namun ukurannya belum jelas, hanya satu pekerjaan dibagi ke beberapa ksk atau staf. Itupun tergantung dari keseksian masing-masing, akan didistribusikan ke siapa pekerjaan tersebut. Padahal disaat yang sama seksi yang lain juga mendistribusikan pekerjaan lain, bisa jadi satu petugas akhirnya mendapatkan banyak pekerjaan sementara yang lainnya tidak. Apalagi jika dari keseksian mencari petugas-petugas yang dapat diandalkan saja, sementara petugas yang biasanya lelet dibiarkan tanpa pekerjaan, bisa dibayangkan sebuah pemerataan yang tidak seimbang.

Semua pekerjaan dari mulai cek email, download, pelatihan, alokasi petugas, pencacahan, pemeriksaan sampai dengan pengarsipan dan pengiriman ke dokumen ke propinsi didokumentasikan. Dari semua seksi baik pekerjaan rutin maupun non rutin, bulanan, triwulanan, tahunan maupun dadakan, semuanya dikumpulkan menjadi satu. Kemudian semuanya diberikan nilai skor tergantung dari tingkat kesulitan masing-masing pekerjaan, setelah itu barulah pekerjaan tersebut dialokasikan kepada petugas yang ada. Setiap petugas akan menerima daftar printout pekerjaan yang harus dilaksanakan dan terbebani relatif sama sesuai dengan jumlah skor nilai pekerjaannya. Daftar tersebut bersifat dinamis, setiap ada pekerjaan baru yang datang segera revisi dan dibagikan kembali.

Penulis sudah sedikit mengimplementasikannya di seksi produksi BPS Kabupaten Tegal, berawal dari banyaknya survei yang dilakukan oleh seksi produksi mengilhami penulis yang ditempatkan di seksi produksi untuk membuat suatu sistem informasi yang dapat memuat semua kegiatan seksi produksi dalam satu wadah. Sehingga dibuatlah suatu Sistim Informasi Manajemen Kegiatan Seksi Produksi atau Simkasi. Sistim ini dibuat dengan software Microsoft Access 2010. Memang masih sederhana namun yang terpenting dapat digunakan untuk membantu memanajemen pekerjaan. Ke depan penulis juga ingin membuat sistim informasi manajemen pekerjaan semua seksi dalam satu wadah yang dapat dipakai dan diakses oleh semua seksi.

Dari sistim yang kita bangun ini akan diperoleh hal-hal seperti dibawah ini :

1.         Daftar direktori semua pekerjaan yang ada di BPS berdasarkan seksi, berdasarkan periode kegiatan, berdasarkan lokasi responden(kecamatan), berdasarkan Jenis kegiatan dan sebagainya. Sehingga semua kegiatan akan terpantau dengan baik oleh subyek matter sehingga tidak menunggu diingatkan oleh propinsi baru melihat-lihat daftar direktorinya.

2.         Daftar pekerjaan yang harus dilakukan oleh petugas selama satu tahun berdasarkan nama petugas, wilayah petugas (kecamatan) dan sebagainya. Tidak tumpang tindih sehingga satu kegiatan hanya dapat dilakukan oleh satu petugas, ini sangat bermanfaat dalam mengecek laporan angka kredit pegawai dengan daftar pekerjaan tersebut. Bagi Petugaspun Daftar pekerjaan ini dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja mingguan ataupun bulanan dengan baik dikarenakan adanya kejelasan tentang pekerjaan yang harus dilakukan.

3.         Pembagian pekerjaan dengan bobot yang tidak terlalu berbeda sehingga hasilnya akan maksimal dan merata. Bila semua pegawai merasa mendapatkan pekerjaan yang sama bebannya, sehingga akan timbul budaya malu apabila rekannya dapat menyelesaikan semua pekerjaannya sementara dia belum semua. Daftar pekerjaan yang jelas selama setahun juga membuat petugas dapat menyusun jadwal kegiatan dengan baik sehingga tidak tumpang tindih dan tidak terburu-buru sehingga kualitas data akan membaik.

4.         Kemudahan pengawasan seluruh Kegiatan pekerjaan dari penerimaan email, alokasi Petugas dan Dokumen, pencacahan sampai dengan revisit pekerjaan. Dikarenakan terpusat dalam satu sistim,  maka kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan mudah. Dalam sistim ini dapat dilihat pekerjaan mana yang sudah dan belum dilaksanakan, ini sangat bermanfaat untuk menghindari penumpukan pekerjaan diujung deadline yang akan menyebabkan kualitas data menurun.

5.         Kontrol pemasukan dokumen atau receving dokumen dapat dilakukan dengan baik. Sama seperti ketika pembagian pekerjaan, dalam pemasukan pekerjaanpun direkam dengan sistim ini, sehingga akan terpantau dengan baik pekerjaan yang sudah dilaksanakan dengan yang belum dilaksanakan. Fungsi pengawasan berfungsi disini untuk mengontrol semua pekerjaan.

6.         Satu tempat semua dapat itulah filosofinya, sehingga di program ini semua kegiatan rutin dapat diakses dari sini, cek email, arsip dok, peta blok, surat tugas, surat pengantar dan lain-lain.

7.         Evaluasi pekerjaan dapat dilakukan dengan ukuran yang jelas. Petugas mana yang pekerjaannya selesai dengan baik, cepat dan rapi. Dapat diusulkan menjadi KSKP. Wilayah (kecamatan) mana yang bobot pekerjaannya banyak sehingga apabila ada kebijakan dapat diterapkan dengan adil. Dapat diketahui kecamatan-kecamatan yang potensi berdasarkan jenis potensinya menurut jenis pekerjaan yang terbanyak di kecamatan tersebut. Dan sebagainya. Kualitas data akan membaik jika pengelolaan manajemen pekerjaan juga baik tidak simpang siur dan tumpang tindih.

Tahapan kegiatan dalam sistim ini adalah sebagai berikut :

1.         Mengumpulkan semua jenis pekerjaan yang ada di BPS Kabupaten Tegal baik pekerjaan di kantor maupun di lapangan. Dibuat database dengan pengelompokan berdasarkan seksi, katagori pekerjaan, jenis pekerjaan, pelaksana pekerjaan, referensi waktu, target pemasukan, bobot pekerjaan dan sebagainya.

2.         Kategori kegiatan yang dimaksud adalah seperti : Alokasi Petugas, Alokasi Dokumen, Pencacahan, Pengawasan, Penerimaan Dokumen, Pemeriksaan, Penarikan Sampel, Rekapitulasi,Pembuatan Laporan, Pengarsipan Dokumen, Email Upload, Entry, Laporan Entry, Email Download, Duplikasi File, Revisit, Pelatihan, Rapat, Pencarian Petugas, Dan Sebagainya.

3.         Memberikan bobot terhadap semua pekerjaan dengan kesepatan semua seksi yang ada. Bobot diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan suatu pekerjaan . Bobot pekerjaan digunakan untuk menentukan seberapa berat pekerjaan tersebut sehingga dalam alokasi pekerjaan untuk pegawai dapat  dilakukan dengan seimbang dan merata .

Pembobotan ini dilakukan hendaknya melalui kesepakatan dengan seluruh seksi yang ada agar tidak terjadi kecemburuan antar seksi. Lokasi pekerjaan juga perlu dipertimbangkan dalam pembobotan sehingga jangan sampai pekerjaan yang lokasinya jauh dan sulit disamakan dengan pekerjaan yang dekat dan mudah menjangkaunya.

Ide utamanya adalah semua pekerjaan dibobot dan dibagikan kepada semua pegawai tanpa kecuali dengan imbang sehingga semua pegawai mendapat jatah yang “sama” dengan range tidak jauh berbeda. Bobot pekerjaan ini mulai dengan bobot 0 sampai dengan 25 sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan tersebut.

4.         Mengumpulkan semua direktori pekerjaan yang ada di BPS Kabupaten Tegal sesuai dengan jenisnya. Jenis Pekerjaan, Nama responden, lokasi kecamatannya, dan alamat responden secara rinci dikumpulkan dan semuanya dijadikan satu database Pekerjaan BPS Kabupaten Tegal. Untuk pekerjaan yang referensi waktunya bulanan maka akan tercatat sebanyak 12 kali, triwulanan akan tercatat 4 kali, yang tahunan akan tercatat satu kali, dan seterusnya.

5.         Membagi semua pekerjaan tersebut terhadap semua pegawai yang ada dengan mempertimbangkan keseimbangan tiap pegawai. Pertimbangan juga pembagian antar Kecamatan. Maksudnya bobot pekerjaan pegawai tidak harus sama rata, namun dilihat juga tingkat kesulitan wilayah kerja dan kesulitan responden yang dikunjungi.

6.         Setiap pegawai kemudian akan mendapatkan database pekerjaannya selama setahun pada awal tahun. Untuk menyikapi adanya kegiatan ataupun pekerjaan yang sifatnya tidak menentu, misalnya ada survei dari BPS Provinsi maupun BPS RI yang belum masuk ke daftar pekerjaan, maka diperlukan revisi secara periodik. Revisi tersebut dapat triwulanan ataupun semesteran sesuai dengan kebutuhan.

7.         Penilaian kualitas dokumen juga diperlukan, yaitu menyangkut kualitas kelengkapan isian, konsistensi isian dan ketepatan waktu. Ada pekerjaan yang masuknya lebih awal namun kualitas isiannya banyak tidak konsisten dan tidak lengkap. Sepertinya apabila tidak ada penilaian kualitas akan berdampak “tidak adil”. Demikian juga dokumen yang masuknya terlambat tentunya jangan disamakan dengan dokumen yang tepat waktu. Nilai rata-rata dari ketiga unsur penilaian tersebut nantinya dapat digunakan untuk penentuan KSKP dengan ditambahkan variabel  persentase pemasukan dokumen. Sehingga tahapan penilaian kualitas pekerjaan juga perlu mendapat perhatian. Penilaian ini dapat dilakukan oleh pemeriksa dokumen, ataupun oleh seksinya masing-masing sesuai kesepakatan.

8.         Selanjutnya alur dokumen juga perlu di masukkan ke dalam database, sampai dengan saat ini dokumen tersebut sudah ada di level mana, apakah masih di KSK; atau masih di Pemeriksa; sudah dikirim ke BPS Propinsi; dan sebagainya. Pencatatan alur dokumen ini penting sebagai kontrol dokumen, sehingga apabila ada permasalahan yang timbul dapat dilacak dengan kontrol alur dokumen tersebut.

9.         Evaluasi pekerjaan pegawai dilakukan secara bulanan untuk seluruh pegawai. Dalam Rapat evaluasi bulanan ini dapat ditampilkan rekap pekerjaan yang sudah masuk dan yang belum masuk, Daftar tagihan Pekerjaan sampai dengan bulan berjalan, rangking persentase pemasukan dokumen, dan segala permasalahan yang timbul beserta pemecahannya.

10.     Evaluasi akhir tahun diperlukan juga untuk merancang kegiatan tahun berikutnya. Dan seterusnya.

Demikian sekilas tentang sistim informasi manajemen pekerjaan terpadu yang mudah-mudahan dapat menaikkan standar kualitas data BPS. Karena dengan pengelolaan yang baik maka akan menghasilkan yang baik pula dan sebaliknya dengan pengelolaan yang asal-asalan maka data yang dihasilkanpun akan demikian.

Sebagai insan BPS kita harus siap dengan perubahan apa saja yang mengarah ke kebaikan. Kejutan budaya (culture shock) mungkin akan muncul, namun dengan semangat reformasi BPS kita tinggalkan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan culture yang baru.

Terakhir tentang filosofi sekrup, kecil memang namun apabila hilang satu sekrup saja maka akan mengakibatkan fungsi secara keseluruhan terganggu. Semua penting, dari cleaning service sampai kepala. Saling mendukung dan menyadari fungsinya masing-masing akan membuat roda organisasi berjalan dengan baik. Terima kasih.

==@==

Referensi :

1.      Cerdas, Perubahan Pola Pikir Menyonsong Reformasi BPS, Buku I, Biro Humas dan Hukum BPS RI dan PMU Statcap Cerdas, Badan Pusat Statistik, 2011

2.      Cerdas, Perubahan Pola Pikir Menyonsong Reformasi BPS, Buku II, Biro Humas dan Hukum BPS RI dan PMU Statcap Cerdas, Badan Pusat Statistik, 2011